Pernahkah Anda bertanya, bagaimana partai politik mengelola uang bantuan dari negara yang berasal dari pajak rakyat? Pertanyaan krusial mengenai akuntabilitas ini menjadi fokus utama dalam kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ke Kantor DPW PKS DIY pada Rabu (17/12/2025).
Kunjungan yang bertujuan memantau penggunaan dana Bantuan Politik (Banpol) ini diterima langsung oleh jajaran pimpinan DPTW PKS DIY, yaitu Ketua Budi Wiyarno, S.T., M.Eng., Sekretaris Indra Gumilar, S.Si, M.Pd., dan Bendahara Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng.
Menyambut tim dari Kesbangpol, Ketua DPW PKS DIY, Budi Wiyarno, menegaskan bahwa transparansi adalah prinsip utama yang dipegang teguh oleh partainya.
“Kami menyambut baik kunjungan dari Kesbangpol. Ini adalah bagian dari mekanisme akuntabilitas yang kami junjung tinggi. Bagi kami, transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi DNA partai dalam mengelola amanah publik, termasuk dana bantuan politik,” ujar Budi Wiyarno.
Komitmen ini, menurut Sekretaris DPW PKS DIY, Indra Gumilar, dibuktikan dengan prestasi PKS di tingkat nasional yang secara konsisten meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Secara administratif, kami selalu berusaha patuh pada semua regulasi yang ada. Prestasi PKS yang konsisten meraih predikat ‘Informatif’ dari Komisi Informasi Pusat menjadi bukti bahwa kami serius dalam hal keterbukaan informasi, dan ini kami terapkan hingga ke tingkat wilayah,” kata Indra.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Bendahara DPW PKS DIY, Sofyan Setyo Darmawan, menambahkan bahwa setiap dana yang diterima dan digunakan partai selalu dicatat secara cermat untuk memastikan akuntabilitasnya.
“Pengelolaan dana bantuan politik kami lakukan dengan sangat hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami memastikan setiap rupiah yang digunakan tercatat dengan baik dan dilaporkan sesuai standar akuntansi, sejalan dengan komitmen kami untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam setiap audit,” jelas Sofyan.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga penegasan kembali bahwa PKS menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik. (PKS Jogja)
Komentar